Grobogan — Disperindag Kabupaten Grobogan terus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Kepala Disperindag Grobogan pada kegiatan Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM

Dalam Mendorong Daya Saing yang diinisiasi oleh DPR RI bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN). Kegiatan berlangsung pada Senin di Aula Hotel 21 Purwodadi dengan dihadiri ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.

Sosialisasi ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman dan dorongan kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya penerapan standar dalam proses produksi, bahan baku, pengemasan, hingga distribusi produk. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan skema penilaian kesesuaian menjadi poin utama yang dibahas sebagai indikator penting agar produk lokal dapat diterima di pasar kompetitif, termasuk pasar ritel modern dan ekspor.

Dalam sambutannya, Kepala Disperindag Grobogan Pradana Setyawan, S.Pt. MP. menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian dari Komisi DPR RI serta BSN terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Grobogan.

“Kualitas produk merupakan kunci daya saing. Saat ini pasar semakin selektif dan menuntut standar mutu yang tinggi. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman sekaligus membuka peluang bagi UMKM Grobogan untuk memenuhi standar nasional dan internasional sehingga mampu naik kelas,” tegas Kepala Disperindag Grobogan.

Beliau juga menekankan bahwa pemerintah daerah melalui Disperindag siap mengawal UMKM mulai dari tahap pembinaan, kurasi, legalitas usaha, sertifikasi halal, hingga pendampingan menuju sertifikasi SNI.

Perwakilan DPR RI Dr. Evita Nursanty M.Sc. dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peningkatan kualitas UMKM melalui standarisasi merupakan salah satu bagian dari dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha di daerah, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan kompetisi pasar digital.

Sementara itu, narasumber BSN memberikan pemaparan teknis mengenai:

1. Pengertian dan urgensi penerapan standar pada produk UMKM

2. Prosedur permohonan sertifikasi SNI

3. Skema penilaian kesesuaian untuk menjamin mutu dan keamanan produk

4. Tahapan evaluasi pra-sertifikasi

5. Dukungan fasilitas pembinaan dan pendampingan dari BSN

Peserta juga mendapatkan sesi diskusi dan konsultasi langsung terkait kendala yang sering dihadapi pelaku usaha, seperti aspek perizinan, kesiapan fasilitas produksi, hingga persyaratan dokumen sertifikasi.

Kegiatan ini mencerminkan penguatan sinergi antar lembaga pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Disperindag Grobogan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga kementerian, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha.

“Ke depan, kami akan memetakan UMKM potensial yang siap mengikuti proses standarisasi dan sertifikasi agar pembinaan berjalan terarah dan tepat sasaran. Harapannya, semakin banyak produk lokal Grobogan yang mampu menembus pasar nasional dan global,” tambah Kepala Disperindag.

Sosialisasi ditutup dengan ajakan kepada seluruh pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas usaha, menjaga keberlanjutan produksi, serta memanfaatkan fasilitas pembinaan pemerintah demi memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.