Pembahasan dua raperda yang sebelumnya diajukan Pemkab Grobogan berjalan mulus. Indikasinya, dua raperda tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman serta raperda tentang pengelolaan barang milik daerah mendapat persetujuan dari anggota dewan. Persetujuan raperda untuk ditetapkan jadi perda dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Grobogan, Senin (15/1/2018).

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, raperda tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman itu diperlukan seiring perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, faktor pertumbuhan penduduk, tutuntan dan kebutuhan lahan perumahan serta pemukiman yang makin meningkat memerlukan sebuah aturan tersendiri.

 Read more ...

Proyek pembangunan barak untuk anggota pengendalian massa (Dalmas) Polres Grobogan resmi dimulai, Kamis (11/1/2018).

Pembangunan barak ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono. Terlihat pula dalam kesempatan itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano dan perwakilan FKPD.

 Read more ...

Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta kepada kepala SKPD agar tidak terlambat dalam menyetorkan dana yang akan digunakan untuk bahan pembuaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akhir tahun anggaran 2017. Penegasan itu disampaikan bupati saat membuka rakor penyusunan LKPJ dan LPPD di gedung Riptaloka, Sabtu (13/1/2017).

Selain bupati, hadir pula Sekda Grobogan Moh Sumarsono, dan Asisten I Mokh Nursahid. Rakor dihadiri semua kepala SKPD hingga level camat. Bupati menegaskan, untuk kelancaran penyusunan LKPJ maupun LPPD ini perlu dukungan penuh dari semua SKPD yang ada. Sebab, materi LKPJ maupun LPPD sangat tergantung dari data-data yang disampaikan oleh SKPD.

 Read more ...

Upaya penutupan perlintasan sebidang di Grobogan yang dilewati jalur kereta api masih bisa dihindari. Caranya, pihak desa yang wilayahnya terdapat perlintasan sebidang harus mengalokasikan anggaran pengamanan melalui APBDes.

“Mulai tahun 2018, sudah ada peraturan bupati yang terkait pengelolaan perlintasan sebidang. Untuk pengamanan perlintasan tanpa palang itu bisa dianggarkan lewat APBDes,” kata Sekda Grobogan Moh Sumarsono, usai memimpin rakor tindak lanjut penataan perlintasan sebidang kereta api di gedung Riptaloka, Jumat (12/1/2018).

 Read more ...