Untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan program berfokus pada pencegahan dan penanggulangan stunting secara lintas program dan lintas sektor di kabupaten maka  dilaksanakan Rapat Konsolidasi RADP di RM Noroyono, Senin 04 November 2019.

Dengan narasumber dari Bappeda, Dinas Kesehatan Kab Grobogan dan Dinas Kesehatan Provinsi

Kabupaten Grobogan mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Perdagangan atas peran aktifnya dalam mendukung implementasi sistem resi gudang (SRG). Penghargaan diserahkan Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (5/12/2019).

Disperindag dan Para Pedagang BBM menggelar Rapat Koordinasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu, Jumat 25 Oktober 2019 di Aula Disperindag Grobogan. Rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana penanganan pendistribusian kuota BBM di Kabupaten Grobogan. Rapat dihadiri oleh Staff Bidang Perdagangan dan Narasumber, Ibu Sri Rahayu ( Kabid Perdagangan ) dan Bp.Taufik sebagai Kasi Bina Usaha dan Pemasaran.

Karena permasalahan penyaluran BBM ini sudah sejak dulu terjadi, sehingga perlu dilakukan pembenahan ulang. Maka di sini kami berusaha menekan masalah minyak ini agar semua tempat atau daerah dapat dibagi rata sesuai kebutuhan. Agar tidak menjadi gejolak, Terang Bpk Taufik

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah nyata perbaikan layanan. Perlu diperhatikan, pembangunan MPP tak semata menyatukan semua layanan. Layanan yang tersedia dalam pusat pelayanan modern ini harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat Grobogan. terang Bpk. Ir. Muhamad Sumarsono selaku Sekda Kab Grobogan dalam rapat sosialisi pembangunan mall pelayanan publik, Selasa 19 November 2019 di ruang rapat wakil bupati.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Grobogan, melaksanakan Bimbingan teknik pengelolaan data statistik sektoral bagi perangkat daerah Kabupaten Grobogan yang bertempat di Ruang Rapat Asisten Lantai 1 Setda Grobogan, Senin (21/10/19).

Semakin modern suatu era, artinya semakin banyak hal yang mesti diantisipasi secara cepat oleh regulasi pemerintah. Bagi pemerintah daerah, transparansi data melalui open data menjadi hal mendasar yang harus dilakukan. Harus ada aturan jelas yang bertanggung jawab terkait dengan cara pengumpulan dan penggunaan data yang ada.