Lesunya pasar offline membuat beberapa pelaku usaha harus beradaptasi dengan perubahan pasar global. Dimana, konsumen saat ini lebih memilih berbelanja di pasar online yang menawarkan pelayanan cepat, kualitas baik dan harga yang wajar. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan Pradana Setyawan mengatakan bahwa perkembangan pasar online di pasar global harus dihadapi dengan adaptasi yang baik oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ). Pelaku UMKM harus bisa beradaptasi dalam mengelola usaha, meninggalkan kebiasaan lama yang konvensional menuju pelayanan yang dikehendaki pasar.

"Pasar Global tidak memungkinkan kita bendung, namun beradaptasi untuk merespon pelayanan dan pengelolaan sesuai  yang dikehendaki pasar adalah upaya terbaik dalam merebut konsumen", katanya. Pelaku UMKM kata dia harus bisa mempelajari pasar yang sedang diinginkan banyak konsumen. Mulai dari yang viral hingga kebutuhan sehari-hari

Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk sementara belum bisa menindaklanjuti soal rencana pembelian Liquefled Petroleum Gas ( LPG ) tiga kilogram dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk ( KTP . Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan masih menunggu petunjuk resmi untuk mengeksekusi.

Kebijakan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  ( ESDM ) No 37.K/MG.05/MEM.M/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran dan juga berdasarkan surat dari PT.Pertamina Patra Niaga SAM Semarang. No. 118/PND731000/2023-S3 Perihal Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan dan Pencocokan.

Disperindag Kabupaten Grobogan menghimbau kepada para pelaku UMKM tidak mendekati Rentenir atau yang biasa disebut Bank Plecit. Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan Pradana Setyawan mengatakan bahwa UMKM akan sulit berkembang jika dekat dengan rentenir. Namun, karena kendala modal para pelaku UMKM terkadang terpaksa harus meminjam uang dengan rentenir. Salah satu permasalahan dan tantangan utama pengembangan UMKM yaitu akses permodalan. Terbatasnya akses, itu pada akhirnya membuat pelaku UMKM mencari permodalan melalui rentenir. "Penting bagi siapapun untuk mengetahui banyak iming-iming yang ditawarkan rentenir kepada pelaku UMKM," ujar Pradana Setyawan. OJK saat ini telah memiliki program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) untuk memajukan akses keuangan masyarakat. Salah satu sub programnya adalah Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir yang dinilai sangat bagus untuk membantu UMKM naik kelas.